KEMISKINAN : PELUANG BARU, TANTANGAN BARU

Kemiskinan adalah fenomena global yang selalu menjadi permasalahan di seluruh dunia, tidak hanya negara-negara berkembang tetapi juga negara-negara maju. Jumlah penduduk miskin dan sejauh mana tingkat kemiskinan tersebut tidak pernah dapat diketahui secara pasti, namun dapat diperkirakan. Indonesia sendiri memiliki sekitar 30,2 juta jiwa penduduk miskin (data BPS, 2011). Beban bagi negara? Tidak selalu, bisa juga menjadi peluang. Hal yang dibutuhkan adalah “memutar” perspektif yang selama ini telah ada.

Berdasarkan perspektif ekonomi tradisional, kemiskinan dipandang sebagai kegagalan individu untuk mendapatkan pekerjaan, baik karena kurangnya keterampilan atau pendidikan maupun karena kurangnya permintaan tenaga kerja. Perspektif ekonomi tradisional memandang bahwa cara untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh (makroekonomi), sedangkan memperbaiki pendidikan dasar dan pelatihan kejuruan dipandang sebagai alat untuk mengatasi kurangnya keterampilan atau pendidikan. Mengatasi kemiskinan pada tingkat makro ini tidaklah cukup.

Pemenang hadiah nobel perdamaian 2006, Muhammad Yunus (Poverty Alleviation : Is Economics Any Help ? Lessons from the Grameen Bank Experience) menyatakan bahwa titik awal kebanyakan perspektif ekonomi selama ini adalah pada investigasi kekayaan bangsa-bangsa (wealth of nations) dan hanya sedikit yang melihat pada kemiskinan bangsa-bangsa (poverty of nations). Berdasarkan poverty of nations, tampak bahwa penyebab kemiskinan bukanlah kurangnya keterampilan, permintaan tenaga kerja, atau asupan gizi, karena hal tersebut hanyalah gejala. Kemiskinan disebabkan oleh tidak cukupnya pemahaman mengenai kapabilitas individu dan oleh kegagalan untuk membuat kerangka, institusi, dan kebijakan untuk mendukung kapabilitas tersebut. Jadi kemiskinan bukanlah diciptakan oleh kaum miskin. Kaum miskin itu sendiri hanyalah korban.

Kemiskinan diciptakan oleh sistem sosial dan sistem ekonomi yang sudah terbentuk. Konsep yang selama ini dikembangkan untuk memahami realita kemiskinanlah yang berkontribusi terhadap penciptaan kemiskinan, yang membuat banyak orang melihatnya secara salah dan membawanya ke jalur yang salah, sehingga menyebabkan penderitaan banyak orang. Kebijakan, institusi, dan kerangka berpikir yang menciptakan kemiskinan, tidak dapat mengakhiri kemiskinan. Kaum miskin itu sendiri yang dapat membuat dunia bebas dari kemiskinan. Jika kita berhenti berpikir bahwa kemiskinan adalah sebuah beban dan mulai mengakui kaum miskin sebagai individu yang kreatif dan ulet serta sebagai konsumen yang sadar nilai, maka peluang baru akan terbuka.

Dalam membantu kaum miskin, masih banyak yang menggunakan pola pikir amal, namun sebenarnya mereka tidak membutuhkannya. Mereka hanya butuh kredit yang memungkinkan mereka untuk menanam modal dan bersaing dengan orang lain yang secara keuangan lebih baik. Namun perlu diingat bahwa kredit tanpa kontrol dan disiplin keras hanya akan menjadi amal dan tidak dapat membantu mengatasi kemiskinan, melainkan hanya menimbulkan kelegaan sementara. Terlebih lagi, Prahalad (The Fortune at The Bottom of The Pyramid : Eradicating Poverty Through Profits, 2004) juga menekankan fenomena masalah sosial pada kaum miskin yang lebih mendasar dan bersifat tak tampak (intangible), yaitu kurangnya penghargaan diri, kurangnya kepercayaan diri untuk membuat suatu keputusan, dan kurangnya keterampilan berkomunikasi, yang artinya beramal kepada kaum miskin hanya mengobati gejala kemiskinan secara sementara saja dan semakin menurunkan penghargaan diri mereka sendiri, menurunkan kepercayaan diri untuk membuat berbagai keputusan dalam hidup mereka, serta semakin menurunkan keterampilan berkomunikasi.

Cara pandang ini membuka peluang baru sekaligus tantangan baru, dan hal inilah yang disadari oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan (MP) di Bandar Lampung. PNPM-MP mampu memahami karakter kaum miskin perkotaan di Lampung, dan memandang secara berbeda dengan menyadari bahwa kemiskinan di Lampung berawal dari kurangnya penghargaan diri, kurangnya kepercayaan diri untuk membuat suatu keputusan, dan kurangnya keterampilan berkomunikasi atau berkomunitas.

Hasilnya adalah bahwa kegiatan-kegiatan PNPM-MP Provinsi Lampung tidak lagi hanya mengutamakan pembangunan fisik saja, namun juga mengedepankan pembangunan sosial masyarakat yang langsung pada individunya (person-to-person). Arah pengentasan kemiskinan ini menuju langsung ke “jantung” kaum miskin, yaitu meningkatkan penghargaan diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan meningkatkan kemampuan berkomunitas. Wujud dari langkah revolusioner ini adalah Unit Pelaksana Keuangan (UPK).

Melalui UPK, PNPM-MP menawarkan banyak pilihan, memberdayakan mereka sesuai dengan kemampuannya masing-masing, mengenalkan mereka terhadap transaksi perbankan, memberikan kemudahan bantuan kredit untuk memulai sebuah usaha mikro dan kecil (UMK), dan bersedia membantu menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh mereka sehingga semakin mampu untuk menghargai dirinya sendiri. Hal ini semua memampukan masyarakat miskin perkotaan untuk menjadi pelaku wirausaha UMK, tidak terpengaruh oleh minimnya penyerapan tenaga kerja, dan semakin memiliki uang untuk ditabung.

UPK mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat miskin perkotaan untuk mengolah sumber daya yang diperlukan demi peningkatan kesejahteraan mereka sendiri. Tentunya UPK tidak serta merta memberi pinjaman dana dalam jumlah besar, tetapi memulainya dengan tahap survei dan seleksi, lalu memberi pinjaman dana dalam jumlah yang sesuai dengan hasil seleksi dan kebutuhan mereka.

Dana pinjaman ini merupakan “pintu” untuk merubah nasib bagi masyarakat miskin perkotaan dan merupakan hidup mereka, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan cara memulai sebuah UMK. Dengan demikian, masyarakat miskin perkotaan yang tidak memiliki niat untuk melunasi kreditnya secara otomatis juga menutup “pintu” untuk merubah nasibnya sendiri, dan mereka sadar akan hal ini. Tentu saja UPK juga harus melakukan monitoring terhadap proses kredit ini untuk memelihara kedisiplinan mereka.

Upaya PNPM-MP untuk mengentaskan kemiskinan dengan sudut pandang yang baru ini tidaklah mudah. Cukup banyak tantangan yang dihadapi oleh PNPM-MP melalui UPK-nya, apalagi tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa kredit yang diberikan oleh UPK adalah bantuan amal dan tidak perlu dikembalikan. Ini adalah pekerjaan rumah pertama UPK untuk memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa bantuan kredit yang dikucurkan bukanlah merupakan amal melainkan alat untuk maju selangkah menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik, dan yakinlah bahwa sinergitas PNPM-MP Provinsi Lampung dengan masyarakat miskin perkotaan dapat membawa provinsi Lampung menjadi lebih baik.

* Alex Tribuana Sutanto